Di tengah berbagai tantangan keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen menjaga agar pelayanan publik serta program pembangunan terus berjalan dengan memfokuskan anggaran 2027 pada hal-hal yang langsung berdampak ke masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri pada Selasa (3/11/2026), yang beragendakan jawaban Pemda terkait pandangan umum fraksi soal APBD Tahun Anggaran 2027.
Mbak Dewi juga menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan dan rekomendasi dari tujuh fraksi DPRD, yang nantinya dipakai buat menyempurnakan kebijakan anggaran agar kian tepat sasaran serta membawa manfaat nyata bagi warga.
Memasuki tahun 2027, Pemkab Kediri menetapkan beberapa prioritas pembangunan, mulai dari pendidikan dan kesehatan yang makin berkualitas, pemerataan ekonomi serta penguatan UMKM, pengembangan pariwisata berikut ekonomi kreatif, sampai pembangunan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan, dan digitalisasi layanan publik.
“Dari sisi pendapatan, pemerintah akan memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan kepatuhan pembayaran, digitalisasi pelayanan, hingga pengelolaan BUMD,” katanya.
Sementara itu, alokasi belanja daerah bakal diarahkan pada program-program produktif yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk memastikan bansos tersalurkan secara tepat sasaran lewat pemutakhiran dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Untuk sektor pendidikan, Pemkab Kediri menyiapkan alokasi beasiswa lewat program Kediri Berbudaya senilai Rp30 miliar setiap tahunnya, yang dibarengi pembangunan serta rehabilitasi sekolah.
Lalu pada bidang kesehatan, mutu layanan di Puskesmas terus ditingkatkan, termasuk mengubah status Puskesmas rawat jalan agar punya fasilitas rawat inap.
“Di bidang infrastruktur, penanganan jalan kabupaten, jembatan, irigasi, dan penyediaan air bersih dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan, konektivitas wilayah, serta kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Di samping itu, menurut Mbak Dewi, pemerintah turut mendorong hilirisasi produk unggulan daerah agar punya nilai tambah serta daya saing tinggi, salah satunya dengan menyediakan fasilitas pengolahan padi berupa dryer, huller, dan gudang di BPP Purwoasri serta menjalin kerja sama bersama Food Station Jakarta.
Leave a Reply