Kediri – Pemerintah Kota Kediri bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Kediri untuk mengawasi pelaksanaan program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Langkah pengawasan ini diambil agar bantuan sebesar Rp35 juta per hunian dipakai secara tepat dan sesuai tujuannya.
Pengawasan tersebut dijalankan lewat evaluasi Proyek Strategis Daerah (PSD) yang melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Inspektorat, serta Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
Pada Selasa (10/11/2026), tim gabungan mendatangi tiga lokasi untuk memantau langsung progres perbaikan rumah warga penerima bantuan, yakni di Kelurahan Balowerti, Tempurejo, serta Banjarmlati.
Kepala DPKP Kota Kediri, Syamsul Bahri, mengemukakan bahwa pemantauan di lapangan diadakan supaya pelaksanaan program berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta terhindar dari potensi penyimpangan.
“Evaluasi kali ini merupakan kunjungan lapangan kedua setelah sebelumnya dilakukan saat masih 0 persen. Pada tahap ini, progres rehabilitasi telah mencapai sekitar 50 persen dan selanjutnya akan dilakukan pemantauan kembali hingga seluruh pekerjaan selesai 100 persen,” terangnya.
Syamsul menyampaikan, pada tahun 2026 DPKP menetapkan target bantuan sosial RTLH bagi 200 unit rumah. Sampai sekarang, sebanyak 190 penerima sudah terealisasi.
Di sisi lain, terdapat beberapa calon penerima yang terpaksa tidak dapat meneruskan program akibat situasi tertentu, misalnya meninggal dunia ataupun mengundurkan diri. Sisa alokasi itu kemudian digeser melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) demi menjaga target keseluruhan tetap di angka 200 penerima manfaat.
“Untuk sisanya ada beberapa calon penerima yang tidak dapat melanjutkan program karena kondisi tertentu, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri. Sisa alokasi tersebut kemudian kita geser ke Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sehingga target keseluruhan tetap sebanyak 200 penerima manfaat pada tahun ini,” jelasnya.
Sementara itu, kriteria rumah yang berhak menerima bantuan mencakup bagian atap, lantai, dinding, serta kamar mandi yang memang butuh diperbaiki. Calon penerima juga wajib memenuhi syarat administratif, di antaranya bangunan yang direhabilitasi adalah milik pribadi dan masuk kategori desil 1 sampai 4.
Masing-masing penerima memperoleh dana senilai Rp35 juta dalam bentuk uang yang kemudian dibelanjakan secara mandiri. Pengerjaan renovasi setiap rumah ditargetkan rampung paling lama dalam waktu dua bulan.
Supaya bantuan dimanfaatkan secara tepat, DPKP turut menggandeng pendamping dari unsur kelurahan. Tugas pendamping ialah membantu warga membeli bahan bangunan serta mendampingi jalannya proses perbaikan rumah.
Syamsul berharap program ini mampu membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak dan nyaman. Kehadiran pihak Kejaksaan juga diharapkan bisa memperkuat pengawasan agar bantuan benar-benar jatuh ke tangan warga yang memenuhi kualifikasi.
Di sisi lain, Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Bernadeta Susan, memaparkan bahwa program RTLH ini termasuk proyek strategis pemda yang disahkan lewat Surat Keputusan (SK) Wali Kota.
Lewat Tim PPS, pihak Kejaksaan turut mengawal tiap tahapan pelaksanaan program supaya berjalan sesuai aturan serta petunjuk teknis yang berlaku. Dengan cara itu, penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan serta memberi manfaat nyata bagi warga.
“Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian dalam proses pengawalan ini adalah penggunaan dana bantuan sebesar Rp35 juta. Kita berharap uang tersebut betul-betul digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni, bukan disalahgunakan untuk kepentingan lain,” ujarnya.
Menurut Susan, pendampingan dari kelurahan juga memegang peranan krusial guna memastikan seluruh proses, mulai dari pembelian material sampai pelaksanaan renovasi, berjalan sesuai ketentuan.
Tim PPS Kejaksaan Negeri Kota Kediri juga rutin melaksanakan peninjauan langsung secara berkala. Ruang lingkup pengawasan mencakup pengecekan kondisi rumah, kecocokan penerima dengan kriteria yang ditentukan, hingga pemanfaatan dana bantuan.
“Kita melakukan pengecekan terhadap kondisi rumah penerima manfaat, memastikan kesesuaian penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menanyakan secara langsung terkait penerimaan dan penggunaan dana bantuan,” ujarnya.
Selepas peninjauan, Kejaksaan bakal menjalankan evaluasi guna mencatat hal-hal yang perlu dibenahi. Hasilnya diharapkan menjadi masukan berharga bagi pemda supaya program RTLH ke depan dapat berjalan lebih baik, transparan, dan tepat sasaran.
Seorang penerima bantuan bernama Anwar yang tinggal di Kelurahan Banjarmlati menyampaikan rasa syukurnya karena mendapat jatah renovasi rumah sebesar Rp35 juta. Sehari-hari, ia bekerja sebagai penjahit.
Menurut Anwar, bantuan tersebut sangat membantu untuk membenahi kondisi tempat tinggalnya yang memang memerlukan banyak perbaikan.
“Bantuan ini saya gunakan untuk memperbaiki bagian atap rumah karena bocor saat musim hujan. Apabila masih ada sisa, rencananya akan saya gunakan untuk memperbaiki kamar mandi yang juga membutuhkan perbaikan,” tuturnya.
Dirinya berharap bantuan ini bisa membuat huniannya jauh lebih baik serta layak ditempati. Anwar pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kediri atas bantuan yang telah disalurkan. (AB)
Leave a Reply