DEMAK – Sejumlah buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Demak (Gebrak) melakukan perjalanan ke Jakarta guna menyuarakan aspirasi soal berbagai masalah ketenagakerjaan. Lewat audiensi ini, Gebrak berjumpa dengan Komisi IX DPR RI serta anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Tenaga Kerja pada Kamis (17/9/26).
Kedatangan rombongan buruh asal Demak tersebut turut dikawal langsung oleh Zayinul Fata selaku Ketua DPRD Kabupaten Demak. Kehadiran pimpinan DPRD Demak ini merupakan wujud dukungan nyata bagi para pekerja yang melapor langsung ke pusat.
H Zainul Munashikin, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB sekaligus anggota Panja RUU Ketenagakerjaan, menyebut pihaknya telah menyambut perwakilan serikat buruh tersebut.
“Kami Komisi IX dari Fraksi PKB menerima perwakilan dari badan serikat pekerja dari Kabupaten Demak. Mereka ini mewakili ratusan ribu pekerja yang ada di Demak,” kata Zainul.
Menurut penjelasannya, kedatangan para buruh ini bermaksud memantau perkembangan terkini dari pembahasan RUU Perlindungan Tenaga Kerja yang saat ini sedang digodok Komisi IX DPR RI.
Zainul memaparkan bahwa Komisi IX telah merampungkan draf RUU Perlindungan Tenaga Kerja berdasarkan kerja-kerja Panja. Selanjutnya, Panja Komisi IX diagendakan untuk membahasnya bersama pihak pemerintah.
“Kami di Komisi IX sudah menyelesaikan draf RUU Perlindungan Tenaga Kerja dari hasil Panja kami di Komisi IX. Mulai minggu depan kami Panja Komisi IX akan bertemu dengan pemerintah,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, aliansi buruh Demak juga menitipkan sejumlah poin penting agar masuk ke dalam materi pembahasan RUU.
Tercatat ada lima isu yang diserahkan, mencakup sistem pengupahan, outsourcing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pemutusan hubungan kerja (PHK), serta masalah uang pesangon dan batas usia pensiun.
Zainul menyatakan bahwa beberapa masukan dari serikat pekerja sebenarnya sudah terakomodasi di draf hasil Panja. Meskipun demikian, masih ada beberapa poin tambahan yang perlu dibahas kembali.
“Beberapa masukan dari teman-teman FSPKEP, sebagian sebetulnya sudah terakomodir di dalam RUU hasil Panja, tapi ada juga beberapa poin yang belum masuk. Nanti akan kita diskusikan lagi dengan teman-teman di Panja,” jelasnya.
Ia berharap seluruh poin aspirasi tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan sewaktu pembahasan bersama pemerintah.
“Insyaallah kami Komisi IX, standing position kami adalah di para pekerja,” tegas Zainul.
Di sisi lain, Jangkar Puspito selaku Ketua Aliansi Gerakan Buruh Demak (Gebrak) menyampaikan bahwa lawatan mereka ke Gedung DPR RI merupakan bentuk penyaluran aspirasi warga Demak, utamanya kalangan pekerja.
“Kami perwakilan dari masyarakat Demak, khususnya mewakili buruh se-Kabupaten Demak. Kami dari Aliansi Gebrak datang ke Gedung DPR RI untuk bertemu Komisi IX dan anggota Panja RUU Ketenagakerjaan dengan memberikan lima aspirasi dan lima usulan terhadap RUU Perlindungan Tenaga Kerja,” ucap Jangkar.
Ia menegaskan, Gebrak amat berharap usulan buruh Demak dapat terakomodasi dalam RUU Perlindungan Tenaga Kerja demi memastikan aturan baru kelak sanggup melindungi para pekerja.
Jangkar juga menambahkan bahwa pihaknya berjanji terus mengawal setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan buruh dan warga Demak secara keseluruhan.
Senada dengan hal tersebut, Zayinul Fata selaku Ketua DPRD Demak menyampaikan dukungan penuh atas perjuangan para buruh. Dirinya bahkan ikut mendampingi rombongan Gebrak langsung ke Gedung DPR RI sebagai wujud sokongan moril.
Pendampingan ini sekaligus memperlihatkan bahwa penyaluran aspirasi warga, termasuk sektor ketenagakerjaan, wajib dikawal secara bersama-sama antara kaum buruh dan DPRD di daerah.
Melalui audiensi ini, para buruh Demak menaruh harapan besar agar kelima isu pokok yang mereka bawa bisa menjadi perhatian utama dalam pembahasan RUU Perlindungan Tenaga Kerja antara DPR RI dan pemerintah.
Leave a Reply