Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan tiga desa sebagai kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Langkah ini diambil buat meningkatkan taraf hidup warga sekaligus menggenjot pemberdayaan ekonomi di wilayah pesisir.
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Demak, Arief Sudaryanto, menyebutkan mulanya ada empat desa yang diajukan dalam program ini. Tapi, setelah tahap verifikasi, hanya tiga yang lolos kriteria.
“Kalau di Demak sebenarnya kita usulkan empat. Kemudian diverifikasi dan disetujui tiga desa, yaitu Desa Purworejo dan Betahwalang di Kecamatan Bonang, serta Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung,” tutur Arief.
Ia menambahkan, ketersediaan lahan desa yang belum terpakai menjadi salah satu pertimbangan utama penentuan lokasi. Hasil verifikasi menunjukkan ketiga tempat tersebut telah memenuhi syarat KNMP.
Pekerjaan konstruksi di lapangan kini sudah mulai jalan, meski masih dalam tahap permulaan.
“Kemarin terakhir kami melihat masih pembersihan lahan. Belum pembangunan fisik,” jelasnya.
Arief menargetkan pembangunan ketiga Kampung Nelayan Merah Putih itu rampung tahun ini. Mengingat tahun anggaran menyisakan waktu sekitar empat bulan, durasi tersebut dinilai cukup untuk merampungkan konstruksi.
“Kami memperkirakan tiga-tiganya bisa, karena ini tahun anggaran. Masih ada waktu sekitar empat bulan. Cukup saya kira untuk membangun konstruksi,” ujarnya.
Menurut Arief, konsep KNMP dirancang bukan sekadar permukiman nelayan biasa, melainkan pusat aktivitas ekonomi pesisir yang terintegrasi.
Fasilitas yang disiapkan mencakup area bersandar bagi nelayan, tempat pelelangan ikan, hingga sarana penunjang seperti pabrik es mini.
“Kalau yang lengkap itu ada pabrik es mini. Sehingga hasil tangkapan ikan bisa diawetkan. Jadi kalau belum sempat dijual, ikannya bisa tetap awet,” kata dia.
Pemilihan lokasi juga memperhitungkan aktivitas nelayan serta keberadaan tempat pelelangan ikan yang sudah lebih dulu beroperasi di sana.
Sementara itu, standar dan indikator pembangunan KNMP diatur langsung oleh pemerintah pusat lewat Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dari sisi warga, Arief menilai para nelayan pada dasarnya sudah siap menyambut program ini. Kendati demikian, pemerintah daerah memandang sosialisasi dan pendampingan tetap diperlukan, khususnya terkait pengelolaan fasilitas yang bakal menjadi aset desa.
“Sudah. Tetapi memang nanti perlu pendampingan. Karena kalau ada hal baru yang menjadi milik desa, nanti pengelolaannya seperti apa,” ucapnya.
Pembentukan kelembagaan koperasi untuk mengatur kegiatan ekonomi di kawasan tersebut menjadi salah satu persiapan penting, sekaligus bagian dari syarat program.
Terkait eksistensi TPI yang sudah ada, Arief berharap KNMP bisa berjalan beriringan dan saling melengkapi.
Ia menegaskan kehadiran KNMP sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggusur atau mematikan TPI lama.
“Kalau saya berharapnya bisa semacam kolaborasi. Kalau kemudian ada nelayan yang berlabuh di sini dan bisa dilayani untuk lelang di situ, ya mengapa tidak, sepanjang menguntungkan nelayan,” ungkapnya.
Sampai sekarang, belum ada aturan wajib yang mengharuskan seluruh hasil tangkapan nelayan harus dilelang di Kampung Nelayan Merah Putih.
Kendala utama yang dihadapi di lapangan sejauh ini berkaitan dengan ketersediaan lahan, mengingat aturan program mewajibkan penggunaan tanah milik desa.
Arief memastikan pihaknya tidak mendapati adanya penolakan dari pemerintah desa ataupun anggapan miring terkait kepentingan politik.
“Kami tidak melihat itu. Kesulitannya memang lebih kepada terbatasnya lahan,” terangnya.
Kehadiran KNMP diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi ekonomi warga pesisir. Di samping mendukung kegiatan nelayan, fasilitas tersebut juga berpeluang menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar.
“Harapannya nanti ketika sudah berjalan, potensinya bisa menyerap tenaga kerja lokal,” pungkas Arief.
NusaGen 
Leave a comment