Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen mendukung perluasan akses layanan keuangan bagi warga, mulai dari kemudahan pembiayaan bisnis sampai kepemilikan rekening bank.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa ketika hadir di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada hari Kamis (22/10). Dirinya datang mewakili Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.
Mbak Dewi menyebutkan bahwa forum Rakornas itu mengulas berbagai capaian serta program perluasan akses keuangan. Hal tersebut mencakup fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha serta kepemilikan rekening bagi masyarakat luas hingga kalangan pelajar.
“Harapannya, semakin banyak masyarakat, terutama yang memiliki usaha, bisa memanfaatkan fasilitas kredit untuk mengembangkan usahanya,” kata.
Di samping pembiayaan usaha, Mbak Dewi juga menyoroti pentingnya kepemilikan rekening pribadi, khususnya untuk proses penyaluran bantuan. Upaya ini dinilai bakal menjadikan transaksi jauh lebih aman sekaligus menekan potensi risiko penyalahgunaan.
“Masyarakat juga diharapkan semakin cermat dalam memilih lembaga keuangan resmi dan menghindari tawaran investasi ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian,” harapnya.
Dalam acara Rakornas tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan bahwa Indonesia kini telah memiliki sebanyak 552 TPAKD yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, serta kota.
Pada tahun 2026 ini, tingkat literasi keuangan nasional berada di angka 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan tercatat sudah menembus lebih dari 93 persen.
Presiden RI Prabowo Subianto dalam momen yang sama memberikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin antara OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai pihak terkait dalam upaya memperluas akses keuangan warga.
Prabowo turut menegaskan krusialnya peran jajaran pemerintah pusat sampai daerah dalam mengelola berbagai sumber daya serta kekayaan Indonesia demi mewujudkan kemakmuran rakyat.
“Kita harus tahu tanggung jawab kita terhadap rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Kita akan fokus meningkatkan ekonomi. Tidak hanya dari atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun,” tegasnya.
Di sela acara itu, Presiden juga meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) serta meluncurkan peta jalan atau roadmap TPAKD 2026–2030 guna menjadi panduan dalam memperkuat akses keuangan di berbagai daerah.
Leave a Reply