Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) di sela acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Langkah ini memperluas fokus kebijakan dari sekadar akses layanan keuangan menjadi peningkatan kesejahteraan finansial tingkat keluarga.
Acara peresmian ini dilakukan secara simbolis lewat penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo, yang turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Presiden.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dalam laporan bahwa transformasi kelembagaan ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026, menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif dengan jangkauan kebijakan yang lebih komprehensif bagi kondisi keuangan rumah tangga.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Menko Airlangga.
Airlangga menambahkan, keluarga dipilih sebagai fokus perhatian karena merupakan unit ekonomi terkecil di masyarakat, sehingga dampak program serta layanan keuangan bisa dirasakan langsung di tingkat rumah tangga.
“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujarnya.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK pada 2026 yang dilaporkan Menko Airlangga, tingkat inklusi keuangan di Indonesia berada di angka 93,61 persen, sementara tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 69,57 persen.
Ia juga memaparkan bahwa posisi ketua dewan dipegang langsung oleh Presiden Prabowo, sementara Menko Perekonomian bertindak sebagai ketua harian. Kepengurusan dewan ini turut melibatkan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan dengan sejumlah menteri sebagai anggotanya.
Lebih lanjut, fokus pelaksanaan diarahkan pada aspek kualitas kondisi keuangan atau financial wellness, ketahanan terhadap guncangan atau financial resilience, serta rasa aman dalam pengelolaan keuangan atau financial security. Pemerintah juga telah merancang strategi nasional untuk kesejahteraan keluarga, di mana implementasi di daerah berfokus pada penguatan pembiayaan UMKM serta literasi keuangan.
Jakarta, 22 Oktober 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden
Instagram: sekretariat.presiden
Leave a Reply