Bupati Kediri Minta Pendataan Bansos Dimulai dari RT Biar Tepat Sasaran

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengarahkan agar pendataan kemiskinan dibenahi supaya distribusi bantuan sosial (bansos) bisa lebih tepat sasaran. Langkah yang dianggap krusial adalah menjalankan pendataan secara bottom up alias dari tingkat bawah dengan menggandeng ketua Rukun Tetangga (RT) yang paham betul situasi ekonomi warga mereka.

Pemerintah Kabupaten Kediri menaruh perhatian serius pada pembenahan ini karena masih ditemukan data desil yang tidak sinkron dengan keadaan ekonomi riil warga. Gara-gara hal itu, data acuan untuk pembagian bansos wajib dikoreksi agar pas dengan fakta di lapangan.

Mas Dhito menyampaikan bahwa perbaikan data ini tak bisa hanya bertumpu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) saja. Walau pendataan kependudukan sudah mulai berjalan secara digital, peran aktif masyarakat tetap diperlukan demi menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan.

“Bahwa sekarang dilakukan pendataan kependudukan secara digital, (tapi) untuk memperbaiki ketepatan bantuan sosial dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil sendiri,” kata Mas Dhito.

Salah satu cara yang ditempuh Pemkab Kediri yaitu menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sampai tanggal 28 Oktober 2026, tercatat ada 54.605 jiwa yang sudah mengaktifkan IKD.

Langkah tersebut juga dibarengi dengan penyiapan agen perlindungan sosial (Perlinsos). Tercatat lebih dari 5.000 orang telah bergabung sebagai agen Perlinsos guna membantu warga mendaftarkan tetangga mereka yang dipandang sungguh-sungguh memerlukan bantuan.

Menurut Mas Dhito, proses pendataan bansos wajib dimulai dari bawah dan berfokus pada kondisi nyata masyarakat. Pihaknya menegaskan bahwa proses pengusulan serta koreksi data tidak boleh didasari oleh faktor kedekatan personal, rasa suka, ataupun ketidaksukaan kepada seseorang.

Pada konteks ini, fungsi ketua RT dan RW dianggap sangat krusial karena mereka adalah pihak yang paling paham kondisi sosial serta ekonomi warga di wilayahnya masing-masing.

“Saya berharap RT/RW ini bisa membantu kami melakukan koreksi bantuan sosial yang mana saat ini banyak juga desil yang tertukar,” tandasnya.

Lewat perbaikan data dan keikutsertaan warga ini, Pemkab Kediri menaruh asa agar penyaluran bansos bisa lebih tepat sasaran sehingga bantuannya betul-betul sampai ke tangan warga yang berhak. (AB)