Lamongan – Aturan anyar dari Badan Gizi Nasional (BGN) soal biaya operasional bikin resah para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Lamongan.
Kebijakan itu dianggap bikin pengelola SPPG serba salah. Mereka mesti memilih antara memangkas jumlah relawan atau tetap mempertahankan pekerja tapi upahnya dikurangi.
Sirodjuddin selaku perwakilan Mitra Relawan SPPG Dlanggu yang terletak di Kecamatan Deket, Lamongan, blak-blakan bilang kalau aturan tersebut bikin pengelola harus mikir ulang operasional di lapangan.
Ia bilang, walau pihak BGN sebenarnya tidak menyarankan pengurangan jumlah relawan serta memberikan opsi berupa pengaturan jam kerja secara bergiliran atau sistem shift, praktiknya tetap bisa berdampak pada proses produksi di SPPG.
“Dari BGN memang tidak boleh mengeluarkan atau membatasi relawan. Tapi kalau saya pikir secara mendalam ini puyeng, tidak bisa, tetap harus mengeluarkan relawan itu,” ungkapnya waktu acara istigasah dan doa bersama, Minggu (8/11/2026).
Pria yang kerap dipanggil Gus Sirod ini menerangkan, tiap SPPG punya karakteristik serta beban kerja yang tidak sama sehingga kebutuhan tenaga kerjanya tidak bisa disamaratakan begitu saja.
Menurutnya, jumlah pekerja yang memadai merupakan salah satu kunci penting agar seluruh rangkaian operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa berjalan maksimal.
“Sekarang ada lima divisi. Lima divisi itu kalau 15 relawan kita bagi lima, itu aja 10, itu belum termasuk cleaning service dan satpam, Pak,” ujarnya.
Dirinya berharap penataan tenaga pendukung ini dapat dijadikan bahan evaluasi bareng. Dengan begitu, standar operasional prosedur (SOP) yang dikeluarkan BGN tetap mampu mengakomodasi kebutuhan teknis di masing-masing SPPG secara pas.
“Yang saya minta setelah acara ini saya berdoa juga mengharapkan, sangat berharap untuk Bapak Sudaryono mengkaji ulang, mengevaluasi lagi masalah relawan biar tetap kembali seperti semula,” tambahnya.
Hal senada turut diungkapkan oleh Priatini selaku perwakilan pekerja divisi pengolahan perlengkapan. Dia menilai Program MBG selama ini sudah banyak membantu menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga, khususnya ibu-ibu rumah tangga serta masyarakat dari golongan prasejahtera.
Menurut pandangannya, kebijakan yang berisiko memangkas jumlah relawan ini justru dikhawatirkan bertentangan dengan tujuan utama program dalam hal membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
“Program Pak Prabowo kan menciptakan lapangan kerja. Nah, terus kebijakan BGN kan mengurangi, mengurangi relawan. Otomatis pekerja itu berkurang. Seharusnya kan menciptakan lapangan kerja. Kok malah ini kebijakan BGN kok tambah mengurangi,” ungkap Priatini. (AB)
Leave a Reply